AD-ART Versi Mukernas 2019 Tidak Sah,19 MD-GPdI Se-Indonesia Menolak

AD ART GPdI yang diduga tidak sah

Jakarta,Pantekostapos.com,-Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GPdI Versi Mukernas 2019 yang kekinian sudah beredar dikalangan gembala-gembala, pemimpin serta warga jemaat GPdI se-Indonesia dan mancanegara; menuai protes, penolakan, bahkan pertanyaan, diduga keberadaannya tidak sah (palsu). AD-ART versi mukernas 2019 yang menjadi kontroversi tersebut sudah ditetapkan di Malang, Jawa Timur pada tanggal 15 Mei 2019 oleh Majelis Pusat GPdI dan ditanda tangani oleh Ketum GPdI, Pdt Dr. Johnny W. Weol, M.M, dan Sekum GPdI, Pdt. Drs Johannes Hus Lumenta, selanjutnya dilihat dan diketahui oleh Direktur Jendral (Dirjen) Bimas Kristen, Kementrian Agama Republik Indonesia dan membubuhkan tanda tangan dari Prof Dr Thomas Pentury M.Si.

Surat yang dilayangkan ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI

“Terkait dengan amandemen tersebut Pdt. Johannis Hus Lumenta, Sekum GPdI yang dihubungi melalui telpon selularnya, 081296245XX, mengatakan benar sudah ada amandemen di Mubes Bandung, Tahun 2017 dan sudah disahkan di Mukernas 2019”, ujar Sekum GPdI kepada Pantekostapos.com. Ditambahkannya hal yang mendasar diamandemennya AD-ART GPdI versi Mubeslub Cipanas, Jawa Barat Tahun 2012 tersebut oleh Ketum GPdI, karena sudah ada kajian secara teologis (Baca Pantekostapos.com edisi lalu). Adapun menyangkut AD-ART yang sudah diamandemen adalah terkait AD-ART Versi Munaslub GPdI 2012, BAB IV, Pimpinan, Pasal 11, menyangkut keanggotaan Majelis Pusat GPdI (MP) yang sudah diamanatkan sebanyak-banyaknya 36 (tiga puluh enam) orang dan sekurang-kurangnya 24, dan versi AD-ART Mukernas 2019 Batu Malang, yang sudah diamandemen adalah BAB IV,Pimpinan, Pasal 11, Majelis Pusat GPdI, sudah berubah menjadi 50 Orang. Spentitas melihat, membaca sepertinya tidak ada masalah, kesalahan ataupun kesengajaan AD-ART GPdI tersebut, namun setelah beredar dikalangan gembala-gembala jemaat, pemimpin-peminpin dan warga jemaat GPdI ternyata menuai, protes dan penolakan.

Salah satu hamba Tuhan GPdI di Sulut yaitu Pdt. DR. Steidy Suwu setelah membaca dan meneliti AD-ART versi mukernas 2019 merasa kaget dengan perubahannya yang tidak mengacu pada aturan main organisasi besar GPdI yaitu ditetapkan dan sisahkan lewat forum Mubeslub yang disetujui 2/3 peserta. Hal ini penting sekali diingat bahwa para pendiri GPdI sejak awal sudah sepakat bahwa; AD-ART merupakan landasan hukum organisasi besar GPdI dan tidak boleh dilanggar. Namun apa yang terjadi dikalangan GPdI jelang satu abad GPdI atau 100 Tahun GPdI, terjadi kegonjangan dimana para gembala-gembala sidang, pimpinan-pemimpin gereja dan warga GPdI pada umumnya mempertayakan keabsahaan AD-ART GPdI Versi Mukernas versi 2019 yang diduga tidak sah, hal ini merupakan sebuah pelanggaran berorganisasi” kata Stedy salah satu Gembala Sidang GPdI Wilayah Langowan Sulut.

AD ART GPdI yang diduga tidak sah

Lebih jauh ungkap Steidy; menyangkut pelanggaran tersebut adalah terkait dengan kepengurusan Majelis Pusat GPdI periode 2017-2022 yang diamandemen secara sepihak tekait, AD-ART GPdI versi Munaslub melalui keputusan, Mubeslub GPdI, Nomor; 003/Munaslub GPdI/6-201, tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Gereja Pantekosta di Indonesia dan penjelasannya, menimbang; 1. Bahwa MUBES Luar Biasa GPdI diselenggarahkan berdasar Tab MUBES XXX!! Di Manado, telah ditetapkan penyelenggaraannya dipada tanggal 6-8 Juni 2012 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 2. Bahwa Munaslub GPdI dimaksud, diselenggarakan untuk mengamandemen AD-ART GPdI dan penjelasannya, tahun 2005. Ini merupakan petunjuk, acuan atau dasar bilamana para pemimpin MP-GPdI periode 2017-2022 yang mendapat kepercayaan besar dari grass root GPdI (arus bawah) untuk mengamandemen atau merubah hal-hal terkait dengan AD-ART”, jelasnya lagi.

Pdt. Dr. Samuel Tandiasa

Menyikapi sudah beredarnya AD-ART Versi Mukernas 2019, 19 Majelis Daerah GPdI yang tergabung dalam FPP melalui salah satu; “Anggota FPP Pdt. Dr. Samuel Tandiasa, Ketua MD GPdI Yogyakarta, mengatakan; menolak dan mengganggapnya sebagai pelanggaran terhadap AD/ART, dan harus di pertanggungjawabkan, kemudian melayangkan surat ke Dirjen Bimas Kristen, Kementrian Agama RI dan langsung diterima oleh petugas atas nama Samuel”, Ujarnya kepada Pantekostapos.com. Melalui kiriman watshappnya 0813280179XX. Resahnya AD-ART GPdI yang diduga tidak sah alias palsu langsung ditanggapi oleh salah satu Anggota Departemen, MP-GPdI, yang minta namanya dirahasiakan, mengatakan; beliau saja yang ada didalam kepengurusan merasa kaget, sepengetahuanya didalam internal kepengurusan MP-GPdI tidak pernah ada penunjukkan ataupun pembentukkan tim perumus terkait perubahan AD-ART versi Mukernas 2019 di Batu Malang dan menurutnya ini, sebuah pelanggaran berat organisasi”, ujarnya, kepada pantekostapos.com melalui telpon selularnya 081343288XXX.

Dr. Zakarias Manambe, SH,MH,CIL,MT.h,M.Mis, M.PD.K (Badan Penasehat Hukum MP-GPdI)

Hal yang sama di disampaikan oleh; “Dr. Zakarias Manambe, SH,MH,CIL,MT.h,M.Mis, M.PD.K (Badan Penasehat Hukum MP-GPdI), harusnya ada tim hukum yang dilibatkan terkait dengan adanya perubahan seperti halnya perubahan-perubahan di AD-ART GPdI sebelumnya, ada bagian hukum namun pada perubahan AD-ART versi Mukernas GPdI 2019, saya pribadi sebagai orang hukum tidak tahu, saya pernah masuk di komisi satu yang membidangi organisasi saat pelaksanaan Mukernas GPdI 2019 di Batu Malang, kemudian saya pernah mengusulkan untuk mengamandemen AD-ART GPdI Versi Cipanas Tahun 2012 tujuannya untuk perbaikan dan kemajuan, namun apa yang terjadi usulan saya pada akhir pertemuan itu tidak diterima dan langsung ditolak oleh forum terhormat dan bermartabat tersebut,” jelas Zakarias kepada Pantekostapos.com. (TIM PAPOS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *