BEREDAR SK MP-GPdI DIDUGA TIDAK SAH

Pdt. Drs Johanis Lumenta (Sekum GPdI)

Ambon Maluku, Pantekostapos.com, Ramai diperbincangkan didunia maya baik di facebook maupun watshapp beredar selembar surat dengan Kop Surat Majelis Pusat Gereja Pantentekosta di Indonesia bernomor;253/MP-GPdI/SK/VIII-2020, tentang pengangkatan tugas pelaksana (PLT) kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon Maluku dan surat tersebut tertanggal 19 Agustus 2020, “namun sebelum tanggal 19 Agustus 2020 sudah berkeliling dunia maya kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020 diterima oleh Larry Lolaen anak dari Pdt Henry Lolaen kepala Sekolah Alkitab Ambon Maluku, melalui kiriman whatsapp dari seseorang, bernama Pdt Dolfi Kiroyan” kata Pdt Henry Lolaen kepada Pantekosta Pos. Isi surat tersebut terkait dengan Pengangkatan Pdt Hendra Timpal sebagai PLT Sekolah Alkitab Maluku Ambon.

Pdt. Drs Johanis Lumenta (Sekum GPdI)

Setelah surat tersebut sampai ditangan pemegang mandat Sekolah Alkitab GPdI Ambon yaitu Pdt Henry Lolaen, salah satu pengurus Sekolah Alkitab yaitu Pdt Marleyn Lolaen Kojongian (Bendahara), “merasa kaget dan langsung mempertanyakan keabsahan surat tersebut dengan menelpon ke-Sekum MP-GPdI, Pdt Drs Johannis Hus Lumenta,STh di Jakarta, menurut Pdt Marleyn Lolaen Kojongian, dalam perbincangan melalui telepon selular jawaban dari Sekum terkait dengan keluarnya SK MP-GPdI tersebut bahwa , saya sebagai Sekum belum pernah membubuhi tanda tangan basah (artinya tanda tangan di surat tersebut diduga diScan)” ujar Pdt Marleyn Kojongian, Istri Kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon, Pdt Henry. Hal senada disampaikan Pdt Henry Lolaen, Kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon Maluku, membaca dan menaggapi Surat Keputusan MP-GPdI tersebut terkait pengangkatan PLT Pdt Hendra Timpal, Pdt Henry Lolaen langsung bereaksi keras dan mengambil sikap menolak, keberatan, tidak menerima dan bilamana pimpinan MP-GPdI tidak meninjau kembali Surat Keputusan tersebut, maka Pdt Henry Lolaen selaku kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon yang masih memegang mandat sampai saat ini, akan menempuh jalur hukum karena diduga tidak SAH dan tidak melalui proses mekanisme sesuai AD/ART GPdI yang berlaku. Lebih jauh Henry Lolaen menjelaskan bahwa hal yang menjadi dasar menolak dan tidak menerima SK MP-GPdI tersebut adalah, 1. bahwa berdasarkan diktum SK pada butir 2 berbunyi; berdasarkan Rapat Terbatas tanggal 7 Agustus 2020 di Hotel berbintang 5 Kemayoran Jakarta, tentang penetapan Pimpinan Sekolah Alkitab GPdI, Ambon Maluku, setelah dikonfirmasi kepada beberapa Anggota MP-GPdI, antara adalah Pdt Daniel Sanger, Pdt Noch Mandey (Bendum GPdI) terkait dengan penggangkatan PLT Pdt Hendra Timpal, bahwa dalam rapat terbatas tersebut tidak pernah diagendakan dan dibicarakan dalam rapat tersebut. 2. Surat Keputusan tersebut tidak memenuhi kriteria, karena tidak diketahui siapa pelapor (Pelapor Misterius) serta penanganannya tidak melalui mekanisme lasim dalam penanganan (hanya mendengar laporan tanpa mendengar hak jawab dari Pihak sekolah alkitab dalam hal ini Pdt Henry Lolaen), terkait dengan keberadaan sekolah alkitab yang didalamnya terdapat gedung dan tanah yang saat ini oleh Pemerintah Kota Ambon Maluku sudah merelokasinya. Oleh karena keberadaan lokasi Sekolah Alkitab sudah digunakan untuk dermaga Angkatan Laut Lantamal IX Ambon sebagai kopensasi jembatan merah putih yang melintasi teluk Ambon sehingga kapal-kapal Angkatan Laut yang bertonase besar tidak dapat lagi berlabu di dermaga Angkatan Laut dihalong sehingga perlu membuat dermaga baru yang prokyeknya berimbas dengan lokasi lama Sekolah Alkitab Ambon yang luas lahannya 5000 M sehinga harus di relokasi. Kemudian sebagai tindak lanjut demi kelangsugan proses belajar mengajar telah diusahakan sebidang tanah seluas 10. 699 meter yang berada di Kota Ambon. 3. Setelah proses relokasi selesai maka pihak Sekolah Alkitab dalam hal ini dibawah tanggung jawab Pdt Henry Lolaen telah mendapat ijin lokasi dari pemerintah.

Pdt. Henry Lolaen & Marlyen Kojongian (istri), Kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon

Selanjutnya Tanah Sekolah Alkitab yang diambil oleh pemerintah menimbulkan masalah dan ada yang menggugat ke pemerintah dan penjual dan prosesnya sedang berlangsung di pengadilan. 4. Oleh karena tanah Sekolah Alkitab sedang berproses di ranah hukum inilah yang menjadi sangat keberatan dan menolak SK yang dikeluarkan oleh MP GPdI terkait dengan pengangkatan PLT Pdt Hendra Tumpal. 5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh MP-GPdI diduga bernuansa politis organisasi GPdI, seharusnya sebelum melakukan tindakan pengambilan keputusan terkait dengan Surat Keputusan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal, Pimpinan MP-GPdI harus menurunkan Tim terlebih dahulu untuk mengivestigasi ke-Sekolah Alkitab Ambon dalam rangka mencari tahu apakah ada penyimpangan atau perbuatan salah yang dilakukan oleh Kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon, dalam hal ini Pdt Henry Lolaen dan jika Tim menemukan ada penyimpangan dan kesalahan baru mengambil keputusan pemecatan atau pemberhentian yang mengacu pada AD/ART GPdI, baru mengangkat Tugas Pelaksana, namun hal ini tidak terjadi atau tidak pernah ada utusan yang turun ke-Sekolah Alkitab GPdI Ambon dan bertemu dengan Pdt Henry Lolaen. 6. Bahwa Surat Keputusan MP-GPdI tersebut tidak dicantumkan pemberhentian tentang pimpinan sekolah alkitab GPdI Ambon, saya sangat menyesalkan tindakan Majelis Pusat GPdI secepat itu, langsung menggangkat Pdt Hendra Timpal menjadi PLT. “Menurut Pdt Henry Lolaen dari poin-poin tersebut diatas, bisa memicu konflik Sekolah Alkitab GPdI Ambon karena penerbitan Surat Keputusan yang tidak fair, tanpa mempertimbangkan proses-proses diatas”. ujar Henry Lolaen, mantan Ketua MD GPdI Ambon mengakhiri perbincangan dengan Pantekosta Pos. Untuk mengkorfirmasi apakah benar Surat Keputusan MP GPdI yang sudah beredar didunia maya itu sebelum tanggal ditetapkan 19 Agustus 2020, beredar duluan kemudian dikeluarkan oleh Pimpinan MP GPdI dan apakah tanda tangan diduga scan atau tanda tangan basah, Pantekosta Pos langsung menghubungi Sekretatis Umum MP-GPdI, Pdt Drs Johannes Hus Lumenta, STh, “beliau mengatakan dengan tegas bahwa benar Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh MP-GPdI pada 19 Agustus 2020 dan tanda tangan yang dibubuhkan tersebut adalah asli tanda tangannya, dan jika ada kekeliruan atas akan ditarik kembali”,

Pdt. Noch Mandey (Bendum MP GPdI)

Sementara itu Pdt Noch Mandey, Bendahara Umum MP-GPdI, diminta tanggapan terkait dengan Surat Keputusan MP-GPdI tentang pengangkatan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal sebagai Kepala Sekolah Alkitab GPdI Ambon, yang dalam rapat terbatas tanggal 7 Agustus di Hotel berbintang Kemayoran Jakarta, menyoal apakah dalam rapat terbatas tersebut pernah membicarakan atau membahas soal pengangkatan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal, Pdt Noch Mandey, Bendum GPdI kepada Pantekosta Pos, “mengatakan dengan tegas sekaligus menjawab bahwa dalam rapat tanggal 7 Agustus 2020 tidak pernah ada agenda dan pembicaraan soal pengangkatan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal, malah saya merasa kaget dan heran kenapa Surat Keputusan MP-GPdI itu bisa keluar dan muncul dalam postingan didunia maya facbook dan whatsapp” ujarnya.

Pdt. Dr. Rudi Makal (Ketua department Pendidikan & pengajaran MP- GPdI)

Sementara itu, Pdt Rudi Makal selaku Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran, MP-GPdI diminta komentar soal apakah pada tanggal 7 Agustus 2020 pernah diadakan rapat terbatas MP-GPdI di salah satu Hotel berbintang, Kemayoran Jakarta dan apakah masalah Sekolah Alkitab GPdI Ambon masuk agenda dan dibahas dalam rapat terbatas yang menelurkan Surat Keputusan pengangkatan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal, jawaban Pdt DR. Rudi Makal, “benar sekali bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 ada rapat terbatas yang di hadiri oleh 8 orang, dan dalam ratas tersebut salah satu agenda membicarakan pengangkatan Tugas Pelaksana, Pdt Hendra Timpal”, ujarnya kepada Pantekosta Pos.

 

Esther Silooy, pengajar hukum pidana

Menanggapi beredarnya surat keputusan MP-GPdI didunia Maya yang diduga tidak sah (SCAN), Menurut Pakar Hukum Ester Silooy, SH ditemui di kantor Law Office Ester Silooy,SH dan Associates, beralamat di Kota Tangerang, dimintai pendapat hukumnya terkait dengan bukan tanda tangan basah atau diduga SCAN, Ester Silooy mengatakan, bahwa Indikasi tindak pidana dalam merubah/menambah/mengurangi dokumen asli, perlu diketahui perbuatan/menambah/mengurangi dokumen yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat , yang diatur di Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 Tahun Penjara. (Chemuel Watulingas,SH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *