Dr. John N Palinggi, MBA (Pengamat Sosial): Reshuffle Kabinet Itu Hak Prerogatif Presiden!
Jakarta,Pantekostapos.com. Isu reshuffle (perombakan) kabinet pasca video Presiden Jokowi marah yang viral saat rapat kabinet beberapa waktu lalu menjadi perbincangan publik. Wacana perombakan kabinet pun saat itu terlontar langsung dari mulut Presiden. Ia kesal dan tak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Kekecewaan dan kemarahan itu tampak dari kalimat-kalimat yang disampaikan Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara yang video rekamananya viral kemana-mana.
Benarkah reshuffle kabinet tersebut menjadi “senjata ampuh” untuk meningkatkan kinerja para menteri yang dinilai mendapat rapor merah?. Menurut pengamat sosial, Dr. John Palinggi, MBA, bahwa isu reshuffle kabinet tersebut tidak ada kemarahan Presiden Jokowi. “Saya Kira reshuffle kabinet ini tidak ada kaitannya dengan kemarahan Bapak Presiden. Reshuffle kabinet ini adalah hal yang lumrah saja. Apakah kinerjanya sudah mencapai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun itu bisa saja reshuffle. Tidak ada sesuatu yang kekal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena reshuffle atau tidak yang menentukan adalah Presiden. Atau dengan kata lain adalah hak prerogatif Presiden. Prerogatif artinya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam menempatkan personil (menteri). Mungkin orang boleh memberikan saran/usul, tetapi seluruh keputusan tetap berada di tangan Presiden. Saya yakin sebelum reshuffle Presiden sudah mengetahui informasi secara komprehensif, baik dari kalangan partai politik maupun informasi di luar partai politik. Saya yakin setiap keputusan Presiden itu pasti bermuara untuk kepentingan nasional,” tukas Dr. John memulai perbincangan.
Oleh karenanya, lanjut Dr.John, setiap anak bangsa itu harus belajar menempatkan setiap kepentingan nasional, bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, pribadi maupun suku dan partai. “Karena saat ini ekonomi kita sudah sangat susah. Ekonomi kita sudah sangat jatuh.Berat sekali. Maka yang dibutuhkan bangsa ini adalah menanggapi secara positif setiap keputusan-keputusan yang dibuat oleh Pemimpin kita.Supaya kita bisa mengurangi penderitaan kepada sesama,” paparnya.
Kata John, memang menjadi menteri di masa pandemi Corona, tidaklah mudah. Semua dibutuhkan pengalaman dan “jam terbang” yang tinggi. “Yang dibutuhkan bukan titel yang tinggi, tetapi yang dibutuhkan adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan iklim bekerjasama dengan orang lain. Dan yang paling utama adalah memiliki loyalitas yang utuh kepada Bapak Presiden,” ungkap Pria yang lahirnya bertepatan dengan hari lahir Pancasila 1 Juni ini bersemangat.
Di tengah pandemi corona ini, Dr.John mengungkapkan, sebenarnya kita agak sulit menilai kinerja menteri. Kita juga tidak bisa menilai salah satu menteri. Karena sebetulnya, kelambanan itu juga bisa disebabkan karena lambatnya anggaran turun. “Misalnya, seringkali Presiden memberi contoh untuk bagi-bagi sembako dimana-mana. Ini sebetulnya sinyal, sebetulnya harus diikuti oleh para menterinya,” tukasnya.
Sekali lagi, ungkap John, mewacanakan tentang reshuffle kabinet itu bisa saja. Tetapi saat ini yang harus dihindari adalah jangan sampai saling menyalahkan, saling menghina dan saling merendahkan. “Kita harus memelihara iklim yang kondusif, saling menyayangi, apapun suku dan agama kita. Sehingga kalau kita dama-damai, maka ekonomi ke depan pasti cepat pulih kembali,” pungkasnya. SM
About Author
