MP-GPdI Mencabut Seluruh Gugatan; Baik Perdata Maupun Pidana, Mandat Ketua MD DIY, Pdt. Dr. Samuel Tandiasa Dicabut

Yogyakarta,Pantekostapos.com,-Setelah DITUTUP lebih dari SATU TAHUN, Jemaat bisa kembali berduyun-duyun datang beribadah di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jalan Hayam Wuruk no. 22 Yogyakarta. Meskipun proses yang dilewati cukup panjang dan sempat membuat 1200 jemaat bernaung di Sinode GSPDI dan pada akhirnya kembali lagi ke GPdI ini semuanya terjadi karena ada campur tangan Ilahi, dan juga berkat perjuangan dari beberapa orang utusan Majelis Pusat GPdI, Pdt Dr Karel Silitonga, (Anggota MPR GPdI) dan kawan-kawan yang dahulunya diawali dengan pernah diminta oleh Ketua MD-GPdI Yogyakarta Pdt. Dr Samuel Tandiasa kepada MP-GPdI untuk menfasilitasi menyelesaikan masalah pelayanan di GPdI HW maupun aset-aset GPdI akan tetapi gagal dan mengalami jalan buntu.

Situasi Terkini. Ibadah Jemaat Dahulunya GSPdI sekarang GPdI

Kemudian dengan pertolongan Tuhan dan niat baik, mulia dan suci ini, melalui Hamba-hamba Tuhan senior GPdI yang diurapi, baru-balu lalu, terjadi kesepakatan dan perdamaian dan antara jemaat GPdI HW Yogyakara dengan pimpinan gereja MP-GPdI. Menurut yang mewakili MP-GPdI, Pdt Dr Karel Silitonga, kepada pewarta Pantekosta Pos, setelah terjadinya perdamaian yang diikuti dengan kembalinya jemaat yang tadinya GSPDI dan sudah kembali ke GPdI, maka MP-GPdI dalam rapat Pleno dengan hasil keputusannya yaitu mencabut kasus yang dilaporkan dan sedang dalam proses pengadilan di Yogyakarta kemudian diikuti dengan membuka kembali gembok di Gedung GPdI Yogyakarta yang disaksikan aparat kepolisan setempat sehingga para jemaat GPdI Yogyakarta dan sekitarnya bisa bernafas lega lagi untuk dapat beribadah memuliakan dan mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan,” tegas Karel, mantan pengurus Pemuda Pancasila Bogor, Jawa Barat. Ditambahkannya dengan terjadinya perdamaian dan jemaat GPdI HW Yogya sudah bisa memakai gedung tersebut, “maka semua persoalan menjadi selesai dan penaganan yang terkait dengan GPdI HW Yogyakarta berada di tangan Majelis Pusat GPdI dan bukan lagi campur tangan dari MD-GPdI Yogyakarta dalam hal ini Pdt.Dr.Samuel Tandiasa, Ketua, para Anggotanya,” tegas Karel Silitonga yang mendapat mandat dari MP-GPdI.

Anton Sutrisno, salah satu tua-tua sidang di GPdI HW Yogyakarta mewakili jemaat kepada Pantekosta Pos menjelaskan; “Dengan terjadi perdamaian dan seluruh jemaat bisa kembali beribadah maka hanya ucapan syukur kepada Tuha, akhirnya bisa menikmati ibadah di dalam gereja, ada rasa terharu yang mendalam saat bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di bait Nya. Rasanya beda bila dibanding saat beribadah dengan menyewa di gedung umum. Dibukanya gereja ini sebagai salah satu hasil dari perjuangan jemaat dalam doa doanya setiap hari sehingga Tuhan mengabulkan doa dari anak-anakNya yang masih percaya.

Perjuangan ini diawali oleh pengurus gereja lokal yang selalu rindu untuk melakukan perdamaian dengan pihak GPdI dan tepatnya tanggal 22 Februari 2021, pengurus gereja bisa kontak dengan Prof Dr Kharel Silitonga STh, Anggota MPR-GPdI yang merespon positif keinginan bergabung kembali jemaat gereja Hayam Wuruk ke pangkuan GPdI. Setelah mendapat respon positif seluruh pengurus gereja GPdI HW yang berjumlah 50 orang yang terdiri dari Hamba Tuhan, Majelis, Ketua Wadah dan Seksi-seksi mengadakan rapat Pleno dan menghasilkan keputusan yang bulat untuk kembali ke GPdI. Melalui Pdt Kharel Silitonga, utusan MP-GPdI mengarahkan agar bisa membuat surat kepada Ketum MP-GPdI yang kemudian penguruspun akhirnya membuat surat tertanggal 4 Maret, 8 Maret dan 14 Maret 2021 yang isinya bermaksud untuk kembali ke GPdI dan tentang penggembalaan yang diusulkan Pdt Moes Arief H sebagai gembala sidang dan Pdm Jemmy sebagai wakilnya, namun ternyata Pdm Jemmy tidak bersedia untuk menjadi wakil gembala saat itu.
Pada tanggal 9 Agustus 2021 Tuhan memanggil hambaNya Pdt Moes Arief H, jemaat tetap tegar dan bahkan meningkatkan jam doa-doanya dan setelah sekian lama tidak ada perkembangan yang signifikan, pihak penggurus gereja diberitahu bahwa dalam rapat Pleno MP-GPdI, 12-13 Agustus 2021 telah diangakat pembicaraan tentang KEINGINAN KEMBALINYA jemaat Hayam Wuruk Yogyakarta yang tadinya sudah GSPDI ke GPdI dan dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan untuk mengirimkan Tim Majelis Pusat yang terdiri dari 1. Prof Dr Kharel Silitongan MA, Anggota MPR, MP-GPdI 2. Pdt Joseph Sudana Minandar Ketua MP-GPdI 3. Pdt Agus Purnomo M.Th, Bendahara MP-GPdI 4. Pdt Dr Heri Mulyono M.Pd.K, Pengawas Aset dan Usaha Milik Gereja MP-GPdI. Utusan MP-GPdI dengan Surat Penugasan no: 345/MP-GPdI/ST/VIII-2021, pada tgl 17-18 Agustus menemui Pengurus Yayasan Sabda Asih Persada dan Pengurus Gereja HW Yogyakarta.

KI-KA : Pdt Prof. Dr Karel Silitonga, S.Th, Anton Sutrisno, Tua-tua Sidang GPdI HW Yogyakarta.

Masih terkait dengan Anton Sutrisno, melanjutkan penjelasanya dalam pertemuan tersebut yang dilangsungkan di gedung Yayasan SAP Lantai 2 jalan Hayam Wuruk no. 15 Yogyakarta, telah terjadi kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima kedua belah pihak dan untuk kemudian Tim Utusan MP-GPdI ini, menyerahkan hasil pertemuan kepada Ketum M-GPdI, Pdt Dr. Jhonny Weol, MM, M.Th untuk dapat diproses lebih lanjut. Pada tgl 20 September 2021 hasil rapat Pleno MP-GPdI memutuskan untuk kembali mengutus Tim MP-GPdI ke Yogyakarta guna untuk menuntaskan perdamaian dengan yang diikuti dengan segala kesepakatan-kesepakatannya, dan puji Tuhan pada tanggal 11-14 Oktober 2021 Tim MP-GPdI yang terdiri dari; Pdt Prof Dr Kharel Silitonga MA, Pdt Joseph Sudana Minandar, Kembali datang untuk membicarakan kesepakatan bersama dengan Pengurus Yayasan dan Pengurus Gereja. Adapun kesepakatan kesepakatan nya yaitu; 1. Pihak Yayasan akan menyerahkan Aset di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Diponegoro kepada GPdI namun, UNTUK SERTIFIKAT tetap ATAS NAMA YAYASAN dan diperuntukan untuk kepentingan GPdI samapai Tuhan Yesus Datang 2. Pihak MP-GPdI menerima kembali Pdt Lianawati Sutrisno , Pdt Maroloan H, Pdt Lina Ariyani dan Jemaat kembali ke GPdI. 3. Pihak Majelis Pusat akan MENCABUT SURAT MANDAT Ketua MD-GPdI DIY. 4. MP-GPdI MENCABUT SELURUH GUGATAN BAIK PERDATA dan PIDANA. 5.Pihak MP-GPdI akan mengirim karateker untuk persiapan pemilihan Gembala Sidang DEFINITIF yang dipilih oleh jemaat dan dilantik oleh MP- GPdI 6. Gereja GPdI Hayam Wuruk dan Cabang Tugu ada dibawah kewenangan MP-GPdI. Dan pada Selasa tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di MAPOLDA DIY dan disaksikan pihak POLDA telah terjadi penandatangan perdamaian dan dilanjutkan tanggal 13 Oktober 2021 seluruh perjanjian perdamaian ditandatangani pihak Yayasan dengan utusan MP-GPdI didepan Notaris Magdawati Hadi Suwito SH yang terkait dengan Kesepakatan Perdamaian juga dikirimkan ke Bimas Kristen Provinsi dan Kota Yogyakarta, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Jetis, Koramil Danurejan dan Jetis, Polsek Danurejan dan jetis, juga ke FKUB Kota, Kesbangpol , Ketua BKSGK Yogyakarta yang mana beliau-beliau ikut senang dan bersyukur permasalahan Gereja Pantekosta di Indonesia Jalan Hayam Wuruk dan Jl Diponegoro Yogyakarta bisa diselesaikan dengan DAMAI.

Disisi lain Pengurus dan jemaat GPdI Hayam Wuruk Yogyakarta mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada sinode GSPDI yang selama ini sudah menaungi pelayanan yang dikerjakan di gereja Hayam Wuruk dan Cabang Tugu, GSPDI telah membantu tanpa pamrih bahkan legowo saat kami kembali ke GPdI. Dari 4 hamba Tuhan ada satu yang tetap ingin melayani Tuhan di sinode GSPDI beserta sebagian jemaat dan yang akan beribadah ditempat yang bukan aset GPdI, namun demikian sebenarnya kami semua adalah satu saudara dan bisa bekerjasama membangun Tubuh Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Jelas Anton Sutrisno, Koordinator Tua-tua Sidang GPdI HW Yoyakarta. Sementara itu, Pdt Dr Samuel Tandiasa, Terkait dengan perdamaian yang sudah terjadi antara jemaat HW Yogyakarta dengan MP-GPdI, menanggapi dan mengatakan: 1. Sampai pada saat ini MD DIY sama sekali belum mengetahui bahwa ada perdamaian dengan 10 orang pengurus Yayasan SAP yang sudah hengkang dari GPdI sejak Juni 2020. Tidak tahu di mana tempat perdamaian itu dilakukan, Tidak mungkin di Yogyakarta, karena ada aturan di organisasi GPdI bahwa bila anggota MP ke daerah-daerah dalam rangka urusan organisasi, HARUS berkoordinasi dengan MD setempat. Tidak mungkin pula orang-orang pusat melakukan itu karena mereka pastilah figur rohaniawan dan panutan yang tentunya beretika tinggi. 2. MD DIY tidak tahu pengurus Yayasan SAP berdamai dengan siapa, karena yang bersengketa adalah gembala/jemaat GPdI/MD DIY dengan Yayasan SAP. Tidak tahu siapa yang memprakarsai dan menandatangani perdamaian itu, Dan lebih tidak tahu lagi adalah apa isi perdamaian itu. 3. Soal perdamaian dengan pengurus Yayasan SAP, MD DIY sudah menawarkan kepada pihak SAP di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebelum proses sidang dilanjutkan. Dan sudah 3 kali hakim mediasi PN melakukan sidang mediasi perdamaian dengan pihak SAP di ruang sidang mediasi Pengadilan negeri Yogyakarta, tetapi pihak Yayasan yang diwakili ketuanya, Bapak Suharyanto, MENOLAK tanpa memberi alasan. Yayasan SAP justru meminta supaya proses sidang tetap dilanjutkan. 5. Seluruh pengurus Yayasan SAP telah dicabut keanggotaannya dari organisasi GPdI oleh MD DIY dan gembala HW, dan sampai saat ini belum ada permohonan dari pihak mereka utk kembali ke GPdI. Karena status mereka dulunya adalah anggota dan hamba Tuhan di GPdI HW DIY, maka aturannya mereka harus mengirim permohonan ke MD DIY. 6. Proses persidangan di PN Jogja terus berjalan, Sidang di lokasi sengketa sudah dilakukan, Senin, 25 Oktober 2021 penggugat mengajukan saksi ke 6 dan bukti-bukti dokumen tertulis. 7. Laporan ke POLDA tentang dugaan adanya tindak pidana belum dicabut karena tidak ada alasan untuk mencabut. 8. Karena GPdI adalah sebuah organisasi yang berbadan hukum dan memiliki konstitusi, maka MD GPdI DIY tetap dan terus menjalankan proses sesuai dengan prinsip2 hukum yang berlaku dan dalam koridor konstitusi GPdI, sampai ada cukup alasan hukum dan konstitusi gereja untuk menghentikannya. (Chemuel Watulingas).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *