Pdt. Buyung Repi: Mundur Sebagai Anggota MD GPdI, Saya Harus Taat, Hormati Hukum Tertinggi GPdI

Pendeta Buyung Repi

Labuan,PANTEKOSTAPOS.COM,-Heboh sosok Pendeta Buyung Repi, Gembala Sidang Jemaat, dan salah satu pejabat teras di organisasi keagamaan MD-GPdI Banten, baru-baru ini menjadi ramai diperbincangkan di kalangan Hamba-hamba Tuhan GPdI se-Banten ada apa? Hamba Tuhan GPdI ini, selalu tampil low profile (apa adanya), cukup gaul dalam berorganisasi namun tidak banyak bicara, integritasnya tidak diragukan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarganya dan pelayanan, beliau dalam pelayanan dan tugas-tugas sebagai rohaniawan Kristen dalam sangat dihormati dan disegani. Baru-baru ini namanya menjadi viral di media sosial terkait pengunduran dirinya secara dadakan dalam kepengurusan Majelis Daerah GPdI Banten (MD-GPdI).

Pendeta Buyung Repi

Disamping pengunduruan diri sebagai salah satu pimpinan gereja, Pendeta Buyung Repi mencabut dukungannya, dimana namanya tercantum dalam surat persetujuan dan kuasa mendukung gugatan atas kasus MD-GPdI Banten yang sedang berproses di Pengadilan Tangerang. Prihal pengunduran dirinya dan pencabutan dukungan tersebut menimbulkan berbagai perrtanyaan ada apa? Masih terkait dengan pengunduran Pendeta Buyung Repi di lembaga keagamaan gereja (MD-GPdI Banten), Sekretaris MD-GPdI, Pendeta Jusuf Anto Ratulangi kepada Pantekosta Pos membenarkan prihal pengunduran diri Pendeta Buyung Repi, salah satu pejabat teras MD-GPdI Banten membidangi Biro Pembangunan Gereja, namun tidak mau memberikan keterengan secara jelas alasan-alasan pengunduran diri tersebut beliau hanya mengatakan: “tanyakan saja langsung kepada yang bersangkutan”. ujarnya. Untuk menjaga agar tidak terjadi simpang siur beritadan hoax dikalangan Hamba-hamba Tuhan GPdI, yang terkait dengan penguduran diri dari Pendeta Buyung Repi, Pantekosta Pos langsung mendatangi kantor tempat beliau bekerja yaitu di Kota Pandegelang untuk menanyakan langsung hal-hal/alasan-alasan pengunduran diri Pendeta Buyung dengan mengatakan; “Benar Saya sudah mencabut surat persetujuan dan kuasa dukungan terhadap MD-GPdI Banten dalam hal Gugatan atas kasus yang oleh Pendeta Drs. Samuel Charles Tumbel (Ketua MD-GPdI) yang menggugat YS Pemilik Ruko (Sertifikat Hak Milik) G.10 Mahkota Mas Cikokol, Kota Tangerang hingga ke Pengadilan Negeri Tangerang, Alasan pencabutan dukungan tersebut adalah, setelah berkali-kali merenung dan membaca hukum tertinggi kita adalah Alkitab dan kedua adalah AD-ART GPdI, maka semua Hamba Tuhan yang merasa tergabung dalam GPdI harus taat dan menghormati semua itu! Untuk itu terkait dengan BAB XIII Etika Hamba Tuhan dan Tata Tertib Pelayanan Pasal 31 ayat 9 Sanksi Organisasi adalah pendisiplinan antara lain berupa pencapubatan hak dipilih dan memilih dalam Mubes dan Musda, kemudian Pasal 31 ayat 10 Tidak dibenarkan melaporkan/mengadukan persoalan internal organisasi dan atau keluarga ke pihak luar seperti kepada Kepolisian, Pengadilan, dan lain-lain sebagainya.

AD-ART GPdI

Jika melihat Aturan AD-ART ini sangat jelas, setiap kali saya berdoa kalimat-kalimat ini selalu terbayang, menuduh dan membuat saya rasa bersalah dalam hati nurati saya karena sudah ikut mendukung dengan memberikan tanda-tangan atas kasus yang seharusnya dapat diselesaikan secara interen Majelis Daerah GPdI Banten dan tidak perlu sampai ke Pengadilan, hal ini sangat bertentangan dengan aturan AD-ART hukum tertinggi GPdI. Atas dasar hal tersebut, saya memberanikan diri untuk CABUT kembali surat persetujuan dan kuasa sekaligus juga saya MUNDUR sebagai anggota MD-GPdI Banten, lagian dalam tugas-tugas menantang MD-GPdI, saya juga jarang diundang dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, contoh seperti pengambilan keputusan PENYEGARAN 6 Pendeta Pengurus yang masih berpolemik hingga saat ini”, Ungkap Buyung Repi kepada Pantekosta Pos mengakhiri perbincangan. (Tim Pantekosta Pos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *