SK Pencopotan Pimpinan Gereja GPdI Banten, Pelanggaran Hukum Gereja! 

Banten,Pantekostapos.com,-Baru-baru lalu Pimpinan Gereja, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia (MD-GPdI), Provinsi Banten, menerbitkan beberapa surat keputusan, yang tidak lazim dalam sebuah  organisasi lembaga keagamaan gereja besar, seperti GPdI. Surat Keputusan (SK)  yang dilayangkan tersebut berisi ucapan terima atau penyegaran untuk memberikan kesempatan kepada orang lain, yang ditujukan kepada beberapa Pendeta pimpinan/pengurus wilayah GPdI Banten.

Pdt. Novry Bogian & Pdt. Deny Kalo

Surat tersebut sudah diterima oleh beberapa Pendeta, pengurus wilayah yang menjadi korban penyegaran/pencopotan, dan kekinian 6 orang Pendeta tersebut yang terdiri : 1. Pdt Aldo Panggabean, 2. Pdt Denny Kalo, Pdt Ricky Tuwo, Pdt Melky Nalu, Pdt Samuel B Malau, Pdt Novri Bogian, menolak dan tidak menerima pengambilan keputusan terkait penyegaran/pencopotan secara jemaah oleh Pimpinan Gereja GPdI Banten.

Ki-ka: Pdt. Samuel Malau, Pdt. Melky Naluk, Pdt. Aldo Panggabean

Menurut Pdt Denny Kalo, bahwa, diksi penyegaran dalam pengambilan keputusan membutuhkan kajian yang lebih mendalam dan apakah sesuai dengan budaya organisasi GPdI dan lebih lagi, apakah secara implisit ada dalam AD-ART GPdI? Pembentukan istilah penyegaran dalam praktik berorganisasi biasanya terindikasi adanya masalah. Logisnya istilah penyegaran memiliki nilai manfaat yang memajukan atau peningkatan kualitas apakah yang mendapat penyegaran itu, bermasalah kualitas dalam hal kualifikasi kepemimpinan? Dan fakta yang pernah terjadi menggunakan istilah penyegaran adalah pertama sebuah kasus dimana individu yang menjabat posisi tertentu tidak sesuai harapan atau belum memenuhi kriteria sehingga harus disegarkan dengan cara pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas demi pemenuhan standard kerja pada bidang yang berdasarkan tujuan pokok dan fungsi (tupoksi).

Fakta lain adalah tradisi dalam partai tertentu dimana platfom partai ini, berdasakan kesepakatan dalam SOP yang dimengerti oleh seluruh pejabat partai dimana ketika tidak menyelaraskan dengan aturan yang disepakati diawal maka konsekuensi logisnya maka ada pengantian dan hal ini disetujui oleh yang bersangkutan yang mendapat penyegaran, meskipun pada realitanya pengantian posisi itu kecenderungannya bernuansa politis. Terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan organisasi MD-GPdI di Banten, apakah terdapat kesalahan-kesalahan sebagai hasil dari kajian pimpinan dan evaluasi kinerja pengurus yang mengaju pada SOP atau aturan-aturan normatif preskriptif dalam pengambilan keputusan terhadap 6 pengurus pimpinan dibeberapa wilayah tugas (Majelis Wilayah) GPdI Banten, kami sangat mengharapan pengambilan keputusan yang diambil pimpinan gereja GPdI Banten dapat ditinjau kembali karena alasan pemberhentian dengan memakai istilah penyegaran adalah sebuah pelecehan dan pencemaran nama baik kami”, ungkap Denny Kalo,salah satu pengurus daerah organisasi kewartawanan di Provinsi Banten.

Ki-ka: Pdt. Henri Lolaen (pimpinan MP-GPdI, Departemen Penggembalaan SDM; Pdt. Herry Lumantauw (Wakil Ketua MD GPdI Banten)

Sementara itu terkait dengan surat yang dilayangkan oleh beberapa Pendeta/Pimpinan,Pengurus Wilayah GPdI Banten kepada Pimpinan Gereja MD GPdI, Pantekostapos.com menghubungi salah satu Wakil Ketua MD-GPdI Banten, Pdt Herry Lumatauw, M.Th, menjawab pertanyaan atas surat yang dilayangkan tersebut beliau mengatakan: “Berarti kita MD Banten tinggal tunggu jawaban dari MP/MPR sebab surat ini sudah ada tembusan ke MP,” ujarnya. Sementara itu salah satu pimpinan Majelis Pusat GPdI, yang membidangi Departemen Penggembalan dan Sumber Daya Manusia, dimintai tanggapan terkait dengan sikap MD-GPdI Banten yang menonaktifkan beberapa Pimpinan Gereja GPdI Banten dengan penggunaan kata hak preogatif Ketua, dan memakai istilah penyegaran hal tersebut boleh-boleh saja, namun pengambilan keputusan modelnya seperti itu, tidak lasim dalam organisasi besar GPdI, menurut saya pengambilan keputusan yang tidak mengaju kepada AD/ART GPdI (Hukum Gereja) ini merupakan sebuah kesalahan dan tindakan semena-mena yang mengarah kepada perpecahan dan hal ini sebuah kesalahan fatal, pelanggaran, pembodohan dari pimpinan Gereja GPdI Banten”, ujar Pendeta HL kepada Pantekostapos.com.(Tim Pantekosta Pos).

ki-ka: Surat 6 pendeta menolak & Tidak Menerima atas pemberhentian sebagai pengurus wilayah GPdI, SK MD GPdI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *