Fri. Sep 20th, 2019

WAKIL GUBERNUR RIAU MEMINDAHKAN PERIBADATAN JEMAAT EFATA GPdI KE GEREJA TERDEKAT SAMBIL MENUNGGU PEMBANGUNAN GPdI YANG BARU..

RIAU,PEKANBARU Pantekostapos.com Sebagai anak bangsa yang terlahir sebagai orang Indonesia asli dan bedarah batak merasa bangga hidup sebagai Anak Indonesia, kemudian terpanggil membaktikan seluruh hidupnya untuk sebuah pelayanan pembinaan rohani mental dan spiritual melalui tugas gerejanya GPdI yang secara hukum gereja tersebut sah tercatat dalam lembaran Negara melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Sebelum terjun ke dunia pelayanan pernah terlintas dalam pikirannya yaitu tinggal dan melayani Tuhan di negaranya sendiri yang aman dan nyaman namun sebaliknya apa yang pernah terlintas dalam pikirannya itu tidak menjadi kenyataan dan baru-baru ini, mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan yaitu pemberhentian secara paksa dari seorang petugas aparat Negara yaitu Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) di Kecamatan Kerintang Provinsi Riau yang masuk kedalam ruang peribadatan umat Kristen yang sedang menjalankan Ibadah suci. Adalah seorang Pendeta bernama Damianus Sinaga yang beralamat di Jalan Lintas Samudera KM 10, Desa Petalongan , Dusun Sari Agung, RT 01/RW 05 Indra Giri Hilir Riau, Pendeta (Rohaniawan), tinggal di daerah tersebut dalam rangka memenuhi panggilan pelayanan Ilahi dari Gereja Patekosta di Indonesia (GPdI).


Keberadaan Hamba Tuhan ini, dalam rangka melaksanakan Mandat Tugas dari Majelis Daerah Wilayah I Gereja Pantekosta di Indonesia (MD-GPdI Provonsi Riau), melalui Surat Keterangan Tugas bernomor: 012/SKT-MWI Riau/1-13, dan menugaskan Pdt. Dmianus Sinaga, lahir di Serbelawan, 20 Februari 1978, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendeta, Jabatan Gembala Jemaat untuk memimpin dan melayani Umat Kristen di Desa Petalongan dan dapat memelihara hubungan baik antar Gereja dengan masyarakat serta pemerintah setempat. Dengan bekal surat tugas tersebut maka Pendeta GD Sinaga, di Tahun 2013 memulai pelayanan penggembalaan/memimpin anggota jemaat Kristen GPdI.

Pdt. Damianus Sinaga dan istri

Menurut Pendeta GD Sinaga, sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2019 pelayanan kepada warga gereja yang dipimpinya tidak pernah mengalami masalah, tantangan dan hambatan dari masyarakat sekitar serta kegiatan-kegiatan pelayanan ibadah yang laksanakan setiap minggu berjalan tidak pernah mendapatkan perintah penutupan atau penghentian secara paksa dirumah yang di gunakan sebagai tempat kegiatan warga gereja kami beribadah. “Namun pada hari minggu yang kami percayai sebagai hari kudusnya orang Kristen tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2019 jam 9.00 WIB, saat ibadah suci sedang berjalan dan didalam rumah ibadah tersebut terdapat ada 70 Orang jemaat termasuk anak-anak sedang beribadah, menyanyi, menyembah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kami yang Maha Kuasa, dan ada juga Pendeta GD Sinaga didalam ruangan tersebut sambil memainkan guitarnya menggiringi umat dalam memuji Tuhan, dan selesai umat mempersembahkan pujian kepada Tuhan, Pendeta Sinaga Langsung menuju ke Mimbar untuk memberitakan Firman Allah namun belum sempat Firman Allah diberitakan kepada umat, tiba-tiba masuk kedalam ruang rumah ibadah Kepala SATPOL PP Kecamatan Kerintanng, Riau, untuk menghentikan dan membubarkan secara paksa kegiatan ibadah umat Kristen GPdI yang sedang berlangsung dan melarang dengan paksa kepada Pendeta GD Sinaga untuk memberitakan Firman Allah. Pelaranggan dan penutupan yang dikomandoi oleh Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja tersebut juga diikuti oleh massa. “Tidak cukup pada penutupan dan pemberhetian ibadah yang sedang berlangsung namun Pedeta GD Sinanga dinaikkan secara paksa ke dalam Mobil dan dibawah ke kantor desa untuk di introgasi” ujar Pdt GD Sinaga Gembala GPdI, Desa Petalongan, kepada Pantekosta Pos. Disisi lain hal yang menjadi pemicu penutupan dan pelaranggan warga gereja GPdI yang sedang berjalan pada hari minggu itu, 25 Agustus 2019 di Desa Petalongan, Kerintang, Riau adalah surat perintah Bapati Indragiri Hilir, bernomor :800/BKBP-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 7 Agustus 2019 yang di tujukan kepada KASATPOL PPdan CAMAT KERINTANG, Prihal ; Penghentian Penggunaan Rumah Tingal Sebagai Tempat Peribadatan. Perintah Bupati melalui isi surat tersebut : 1. Menghentikan pelaksanaan peribadatan di kediaman Pdt Damianus Sinaga di Desa Petalongan karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerunkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Penderian Rumah Ibadat. 2. Melimpahkan kepada Camat Kerintang dalam rangka memelihara ketentraman dan keteriban masyarakat untuk melaksanakan keputusan dimaksud pada Poin (Satu) sebagaimana tertuang pada Pasal 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukukan Beragaman dan Penderian Rumah Ibadat. 3. Sehubungan dengan Poin (satu) dan (dua) di perintahkan kepada Kasatpol PP untuk melakukukan pengawalan terhadap Penghentian Penggunaan Tempat Tinggal sebagai tempat Peribadatan di Petalongan Kecamatan Kerintang. Surat perintah tersebut ditanda tangani oleh Wakil Bupati Indra Hilir, H. SYASUDDIN UTI dan tembusan ke Instasi terkait. Menanggapi kejadian penutupan dan memberhentikan secara paksa kegiatan ibadah pada hari minggu 25/08 tersebut secara sepihak oleh pemeritah melalui Kasat Pol PP Kerintang Riau.
Minyikapi Kasus Penghetian ibadah dan penutupan rumah ibadah, Majelis Daerah Wilayah I GPdI Riau Pdt Simbolon dihubungi lewat telpon Selularnya 082169800XXXX mengatakan, menyesalkan atas tindakan yang tidak terpuji itu yaitu dengan secara paksa memberhentikan kegiatan ibadah yang sedang berlangsung dan masuknya Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja ditengah-tengah jemaat dalam suasana warga jemaat GPdI yang sedang melakukan ibadah suci. Tindakan tersebut pelanggaranadalah sebuah pelaggaran Hukum dan Ham dan tidak berpri kemanusian ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Pdt Simbolon mencontohkan saat peristiwa di Tahun 1965 seorang Jendral DI Panjaitan ditangkap, Jendral tersebut sedang berdoa selesai doa baru ditangkap. “Artinya kita sekarang hidup alam demokrasi dan memiliki hak yang sama dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 45 jadi kita harusnya aman dan nyaman beribadah yang dan harusnya tidakan yang dilakukan oleh Kasatpol PP jangan masuk dalam kegiatan ibadah atau selesai ibadah dulu baru Kasatpol PP melaksanakan tugasnya”, tutur Pdt Simbolon, Biro Misi dan Penanaman Gereja Pedesaan MD-GPdI Provinsi Riau kepada Pantekosta Pos dan sampai berita ini diturunkan masih terus melakukan pedampingan kepada Pendeta GD Sinaga.
Dua hari setelah kejadian penghentian ibadah dan penutupan rumah ibadah secara paksa dan sepihak lembaga aras gereja nasional yaitu PGI langsung mengadakan Siaran Pers Terkait Kasus Gangguan Beribadah GPdI di Kabupaten Indragiri Hilir, adapun perntayaan siaran pers tersebut, Sesungguhnya menjalankan ibadah merupakan hak konsitusional warga Negara Republik Indonesia yang di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu menjalankan haknya maka dibutuhkan fasilitas berupa tempat ibadah dalal kasus diatas, tempat ibadah yang dipakai adalah rumah tinggal Pendeta sambil menunggu proses perijinan. Sejak berdirinya Gereja ini telah dilakukan upaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah, dan berintraksi dengan baik dengan warga sekitar. Namun sama dengan ratusan rumah ibadah lainnya hingga kasus ini terjadi tak kunjung memperoleh IMB. Menyikapi peristiwa tersebut Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) menyatakan: 1. Menolak adanya penghentian peribadatan yang sedang berjalan, dengan alas an apapun hal ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dab bertentangan dengan UUD 1945. 2. Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa tersebut sehingga jemaat GPdI Dusun Sari Agung tidak dapat menjalankan hak konsititusionalnya. Pemerintah yang seharusnya berfungsi memfasilitasi umat beribadah bagi warga Negara, tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 3. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, maka kami meminta pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera menfasilitasi jemaat GPdI, melalui dialog yang setara dengan warga masyarakat sekitar dengan mengedepankan persaudaraan sehingga penggurusan IMB Gereja dapat berjalan dengan baik. 4. Meminta pemimin agama-agama dan lembaga masyarakat diberbagai aras khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk menyejukkan suasana, agar umat bisa saling menerima dan menghargai ditengah perbedaan termasuk dengan kehadiran gereja GPdI tersebut, di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Siaran Pers ini, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Humas PGI ditanda tangani oleh Irma Riana. Seiring perkembangan dan beredarnya siarang pers PGI oleh Pemerintah Daerah melalui Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution bersama Kapolda Riau, Irjen Pol Widodo Eko Prihastopo, Kajati Riau Uung Abdul Syukur ; dan Bupati Inhil, Muhamad Wardan; menggelar rapat tertutup guna mencari sousi terkait keberadaan jemaat Gereja pantekosta di Indonesia (GPdI) Efata Pimpinan Pdt. Damianus Sinaga. “Solusi yang diambil dari pertemuan yang dipimpin Wakil Gubernur adalah jemaat GPdI Efata untuk sementara Ibadahnya dialihkan di Gereja terdekat yang jaraknya 8 kilometer dari rumah yang digunakan untuk ibadah selama (rumah Pendeta Damianus Sinaga)”, ujar Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Pemindahannya bersifat sementara sambil menunggu pembagunan GPdI yang baru. Chwat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *